Jangan lupa, kita masih punya Pancasila, Rumah untuk kita semua

Selama beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu ini, kita dibuat miris dengan terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kelompok yang lain. Setelah sebelumnya kita dibuat kagum dengan berhasilnya rakyat Mesir menggulingkan presiden Hosni Mubarak dalam Revolusi Mesir.

Perang kepentingan politik dalam proses terjadinya Revolusi Mesir

Selama hampir satu minggu ini semua pasang mata senantiasa disuguhi berita mengenai revolusi yang sedang terjadi di negara Mesir. Sebuah berita yang tentu saja mengundang banyak perhatian warga dunia. Setelah sebelumnya terjadi revolusi di Tunisia, Mesir sebagai sesama negara di kawasan Afrika ikut terbawa dalam euforia revolusi.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag IX

Dari lima point yang saya jabarkan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat ideologi individualisme sangat kental termuat dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terwujud dalam sistem ekomoni kapitalis. Tingginya arus investasi memungkinkan hal seperti ini terjadi, dimana pemerintah berusaha menarik minat para investor untuk berinvestasi dengan memberikan dengan membentuk sebuah produk peraturan perundang-undangan yang membuat para kaum pemodal dapat mencari keuntungan yang besar. Hal seperti ini tentunya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menginvestasikan modal yang mereka miliki, mengingat tingginya keberpihakan pemertintah terhadap kaum pemodal.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag VIII

5. Berakhirnya Hubungan Kerja

Berakhirnya hubungan kerja merupakan akumulasi dari semua muatan sitem kapitalisne yang ada dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Inilah puncak dari segala bentuk penindasan terhadap kelas pekerja. Disinilah ketika semua hak dan kewajiban yang melekat pada pengusaha dan pekerja hilang, karena sudah tidak ada lagi hubungan kerja. Berakhirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja bisa merupakan hasil dari perjanjian yang dibuat diawal, yang dengan sengaja dirancang untuk terjadinya hal seperti ini.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag VII

Serikat pekerja memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Serikat pekerja mewakili pekerja ketika ada proses perundingan antara pihak pengusaha dengan pekerja mengenai hubungan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan posisi tawar serikat pekerja lebih tinggi daripada pekerja secara personal. Salah satu peranan serikat pekerja adalah mewakili pekerja dalam perundingan mengenai upah dengan pihak pengusaha.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag VI

4. Pembentukan serikat pekerja

Ibarat pepatah yang mengatakan bahwa sebatang lidi tidak akan memiliki banyak fungsi dan juga gampang dipatahkan jika dibandingkan dengan kumpulan lidi yang dibuat menjadi sapu lidi. Seperti itulah analogi kita tentang keberadaan serikat pekerja. Dalam ketentuan umum, serikat pekerja diartikan sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Melihat dari pengertian tersebut seharusnya serikat mampu menjadi wadah bagi para pekerja untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi dimata pengusaha.

Ada yang sedikit mengganjal menurut saya, dimana dalam ketentuan umum tersebut disebutkan bahwa serikat pekerja dari, oleh, dan untuk pekerja, namun jika kita bandingkan dengan isi dari pasal 104 UU No.13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dalam pasal ini tidak diatur mengenai  campur tangan perusahaan terhadap serikat buruh yang ada. Menurut saya hal seperti ini sangatlah fatal mengingat pentingnya peran dari serikat buruh itu sendiri. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai sejauh mana perusahaan dapat ikut campur dalam rumah tangga serikat pekerja, maka ada celah yang bisa dimanfaatkan pekerja untuk menyetir arah serikat pekerja untuk kepentingan pengusaha. Makanya saat ini banyak dikenal serikat pekerja dengan sebutan serikat pekerja kuning, yang diartikan sebagai serikat pekerja yang sebenarnya merupakan alat bagi pengusaha untuk menyetir para pekerja. Hal seperti ini membuat keberadaan serikat pekerja seakan tidak ada artinya, karena justru tidak memperjuangkan hak-hak para pekerja.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag V

Jika kita tarik sebuah benang merah dari mekanisme seperti ini, maka kita akan menemukan sebuah sistem yang sengaja dibentuk dan diatur dalam UU No.13 tahun 2003 untuk menguntungkan pihak pengusaha. Lemahnya posisi tawar para pekerja dalam proses perumusan perjanjian kerja bersama membuat pengusaha dengan mudahnya memangkas hak-hak para pekerja.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag IV

Dalam pasal 56 – pasal 60 UU No. 13 Tahun 2003 diatur mengenai perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Menurut saya hal ini sangat bersifat kepitalistik, dimana perjanjian kerja dalam waktu tertentu memiliki implikasi yang sangat luas, dan sangat besar kemungkian kerugian pada pekerja. Dengan berakhirnya hubungan kerja dalam waktu tertentu, maka hubungan kerja yang ada juga akan berakhir, tentu saja dibarengi dengan hiilangnya hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian kerja tersebut. Jika hal ini terjadi maka tidak ada jaminan kelangsungan kerja bagi pekerja. Hal ini diperparah dengan proses penentuan masa kerja dalam perjanjian kerja yang biasa nya sudah disiapkan oleh pihak pengusaha. Dengan tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, maka mayoritas pencari kerja akan menerima apa saja perjanjian yang disediakan oleh pengusaha agar mendapatkan pekerjaan tersbut, termasuk tentang lamanya masa kerja. Dengan adanya klausul masa kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, maka pekerja tidak mempunyai kepastian dalam masa depan kerjanya, terutama dalam hal upah dan jenjang karir. Untuk mendapatkan peningkatan besaran upah dan juga jenjang karir,seorang pekerja tentu saja harus bekerja dalam jangka waktu yang cukup panjang, sementara jika perjanjian waktu kerja yang disepakati hanya memberikan waktu yang singkat bagi pekerja, maka tentu saja hak-hak diatas tidak dapat terpenuhi.

Suatu mekanisme yang sangat terstruktur dan sangat merugikan pihak pekerja. Semua mekanisme ini berawal dari adanya perjanjian mengenai waktu kerja, yang memungkinkan pengusaha mencari celah untuk membatasi hak-hak pekerja. Tentu saja untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mekanisme ini juga sudah dilengkai dengan alternatif lain yang juga merugikan pihak pekerja, yaitu mengenai pelimpahan tanggung jawab antar pengusaha/perusahaan terhadap para pekerja. Seperti diatur dalam pasal 64 – pasal 66 UU no. 13 Tahun 2003. Pelimpahan tanggung jawab yang saya maksudkan disini adalah adanya perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan yang lain terkait pemakaian jasa pekerja. Pelimpahan tanggung jawab ini meupakan bentuk konspirasi antar pemodal untuk merugikan pekerja. Di pihak pertama, pengusaha memiliki sumber daya berupa pekerja, di pihak kedua ada pengusaha yang membutuhakan pekerja. Dalam skema ini, terlihat adanya unsur kekuatan modal yang sangat besar. Pengusaha dalam posisi pihak pertama tidak ingin terbebani dengan membayar upah pekerja, dan pengusaha pada pihak kedua membutuhkan pekerja yang mau dibayar  murah, maka terjadilah perjanjian antar pengusaha ini. Seiring terjadinya perjanjian ini, maka hak-hak pekerja yang pada awalnya harus dipenuhi oleh pengusaha pihak pertama hilang, sementara dengan pengusaha pihak kedua pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk memperjuangkan hak mereka, karena tidak ada perjanjian antara mereka, perjanjian yang terjadi hanya antara pengusaha/perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahan yang ingin menggunakan jasa pekerja tersebut, jadi hubungan hukum yang ada hanya antara mereka para pengusaha. Dalam kasus seperti ini pekerja sangat dirugikan karena biasanya mereka tidak dilibatkan dalam proses perjanjian tersebut, mereka hanya tahu bahwa mereka bekerja dan mendapatkan upah.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag III

Situasi seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika dalam proses penyusunan UU Ketenagakerjaan pemeritnah mampu mendefinisikan kesejahteraan pekerja secara lebih konkrit, dimana hal trsebut bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Jika hal seperti itu terpenuhi, maka tidak akan lagi terjadi penentuan upah pekerja yang berada dibawah KHL yang harus ditanggung para pekerja. Dalam penetuan definisi mengenai kesejahteraan pekerja ada hal yang juga tdak boleh dilupakan, yaitu mengenai perkembangan jaman, diamana tingkat kebutuhan hidup layak akan semakin meningkat seiring perkembangan jaman. Inilah yang tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan ini.

2. Bab IX mengenai hubungan kerja

Dalam Bab IX UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimuat hal-hal mengenai hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dalam ketentuan umum hubungan kerja diartikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Terjadinya hubungan kerja diawali dari kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja mengenai hal-hal yang diperjanjikan terkait dengan pekerjaan.

Perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja merupakan bentuk hubungan saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Pengusaha membutuhkan pekerja, dan pekerja akan menerima upah dari pekerjaan yang dilakukannya. Dalam perjanjian kerja juga diatur mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang tentu saja harus dipenuhi selama terjalinnya hubungan kerja tersebut.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag II

Berpijak pada hal diatas, UU No.13 tahun 2003 hendaknya mampu menampung segala bentuk dinamika yang kemungkinan terjadi dalam proses hubungan industrial. Namun jika kita bersama-sama mengkaji dan menganalisa UU No.13 tahun 2003 tersebut, banyak sekali kita temui hal-hal yang kurang sesuai, ditinjau dari hubungan saling menguntungkan antara pengusaha dengan pekerja.

UNSUR-UNSUR KAPITALISME YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG-NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bag I

Latar Belakang
Suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk nyata dari pemerintah terhadap dinamika yang ada dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan yang muncul dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Proses penelitian yang panjang dalam rangka pengumpulan data-data guna menyusun suatu peraturan perundang-undangan hendaknya mampu membuat suatu peraturan perundang-undangan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Posisi partai politik dalam rezim pemilu; kewenangan pembubaran Parpol oleh MK

Ini aku mau share tulisanku soal posisi partai politik dalam rezim pemilu, sama kewenangan MK dalam membubarkan Partai Politik..
Kebetulan ini tugasku untuk UAS Mata Kuliah Partai Politik dan Pemilu.
semoga bermanfaat..

Partai Politik dan Pemilu, sebuah kendaraan bagi para elite politik

Hakekat dari berdirinya sebuah partai politik adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Keberadaan suatu partai politik sepenuhnya bertujuan sebagai  media bagi masyarakat untuk mampu mengekspresikan kemampuan di bidang politik.

Pengorbanan Mbah Maridjan, sebuah kontradiksi terhadap perilaku dan mentalitas pejabat negara

Masih melekat dalam hati kita, seorang sosok pemberani dan tulus dalam menjalankan tugas yang diembannya, Mbah Maridjan. Beliau merupakan sosok yang dapat manjadi panutan, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, namun karena pribadi dan ketulusan hatinya. Namun kini beliau telah tiada, meninggalkan kenangan indah yang dibalut dengan goretan tinta emas.

Kegagalan kaderisasi dalam tubuh partai politik (parpol), Sumber hancurnya ideologi partai.

Selamat sore para pembaca setia blog ini, sudah lama saya tidak menulis posting, kebetulan jadwal kuliah saya sangat padat ( banyak yang ngulang hehe..) sehingga belum sempat menulis posting lagi. Namun kali ini saya menyempatkan waktu untuk menulis posting ini, kebetulan lagi gak ada kerjaan, habis pulang kuliah.

Konflik internasional, Ahmadinejad tantang Obama Debat

Berita menggemparkan datang dari Iran, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan dia bersedia mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden AS Barack Obama.
Dalam sebuah pidato televisi untuk para pekerja asing Iran, Ahmadinejad mengatakan dia siap untuk berdebat dengan pemimpin AS tersebut di hadapan media.

Ditengah kontoversi hasil pilkada Kabupaten Lampung Selatan, Rycko Menoza-Eki Setyanto akan dilantik.

Setelah gelaran pilkada di lampung, baik kota maupun kabupaten telah selesai, konstelasi politik di daerah lampung berlanjut kepada hasil dari pilkada itu sendiri. Salah satu yang menjadi sorotan adalah hasil Pilkada kabupaten Lampung Selatan.Pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan (Lamsel), Rycko Menoza-Eki Setyanto atau Rycko-Eki yang terpilih dalam Pilkada 30 Juni akan dilantik, Jumat (6/8).

Ancaman dari tabung gas 3KG dan 12KG

Sudah bukan rahasia lagi, kalau saat ini masyrakat dibuat kawatir dengan adanya tabung gas di sekitar mereka. Hal ini terjadi karena dalam kurun waktu belakangan banyak sekali terjadi ledakan tabung gas elpiji, baik yang berukuran 3kg maupun yang 12kg. Sudah banyak korban yang jatuh akibat tragedi tabung gas elpiji. Suatu bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap warganya.

Pemerintah berdalih bahwa hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pemakaian gas elpiji untuk keperluan sehari-hari. Tapi permasalahan sebenarnya adalah, ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan program konversi minyak tanah ke gas elpiji, dan menguatkan indikasi bahwa program konversi tersebut hanya merupakan permainan bisnis kalangan elite semata.

Yusril Ihza Mahendra Memberukan Nasehat Kepada Presiden SBY dan Para Menterinya

Berdasarkan hukum ketatanegeraan, mantan Menkumham, Yusril Ihza Mahendra, tetap berkeyakinan bahwa jabatan Jaksa Agung yang disandang Hendarman Supandji adalah tidak sah.

Bagi Yusril, segala upaya mati-matian yang dilakukan hingga uji materi pasal masa jabatan Jaksa Agung ke Mahkamah Konsitusi (MK), semata-mata demi mendapatkan kebenaran. Ia menolak jika upayanya ini disebut sebagai pengalihan proses hukum ke masalah politik. Yusril justru melihat ketidak beresan masa jabatan Jaksa Agung adalah akibat proses politik.

"Tolong dibedakan, karena saya yang dibilang mempolitikan, justru mereka yang mempolitikan kasus," kata Yusril seusai menghadiri sidang uji materi pasal legalitas Jaksa Agung di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/7).

Karena itu, lanjut Yusril, Kejagung harus tanggung sendiri dampak politisasinya. Yusril menganggap ketidak jelasan legalitas Jaksa Agung, Hendarman, adalah akibat pertimbangan politik. Selain berdampak kepada dirinya, pertimbangan politik itu juga berimbas pada legalitas proses hukum warga negara di Kejagung yang telah divonis.

Satpol PP kalah lawan anak Punk

Kembali ada berita menarik seputar Satpol PP, mengenai bentrokan yang terjadi antara Satpol PP dengan gerombalan anak Punk di daerah Depok, Jawa Barat. Berita yang muncul ke permukaan adalah mengenai salah satu anggota Satpol PP Depok yang kritis setelah terlibat bentrokan dengan gerombolan anak punk. Kenapa malah satpol PP nya yang kritis, kenapa bukan anak punknya? Jadi Sapol PP kalah lawan anak punk? Mungkin itu beberapa pertanyaan menggelitik dari masyarakat yang mendengar berita tersebut. Ada juga yang bertanya, kenapa Satpol PP bisa bentrok dengan anak Punk? Masa cuma karena diledek terus bentrok? Lucu..

Mungkin ini salah satu alasan pemerintah berencana mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api, seperti sudah saya jelaskan dalam postingan saya sebelumnya.

Mengenai pemicu bentrokan, media hanya mengabarkan dari versi Satpol PP, bahwa mereka merasa dilecehkan karena diledek oleh gerombolan anak Punk, sehingga kemudian terjadi bentrokan. Apa benar hanya masalah sepele seperti itu? Bisa-bisa setiap ada orang yang menunjukan rasa tidak suka terhadap Satpol PP diajak bentrok lagi, wah bahaya..

Kita tidak pernah mendengar kronologis peristiwa dari sudut pandang anak punk, seharusnya kita mendengar suatu masalah dari beberapa sudut pandang, jangan hanya dari satu sudut pandang.

Yah, semoga masalah ini cepat selesai dan tidak ada yang dirahasiakan, dan dalam penyelesainnya harus adil jangan ada diskriminasi, dan juga untuk bapak pol pp yang sedang dirawat, semoga lekas sembuh.