Partai Politik dan Pemilu, sebuah kendaraan bagi para elite politik

Hakekat dari berdirinya sebuah partai politik adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Keberadaan suatu partai politik sepenuhnya bertujuan sebagai  media bagi masyarakat untuk mampu mengekspresikan kemampuan di bidang politik.

Berdasarkan hal tersebut, pencapaian terbesar suatu partai politik adalah keikutsertaan dalam suatu pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum, dimana secara teoritis bahwa disitulah puncak dari perjuangan masyarakat dalam bidang politik. Oleh karena itu, keberadaan partai politik tidak akan pernah terlepas dari berlangsungnya suatu pesta demokrasi, pemilu. Cita-cita luhur inilah yang menjadi roh perjuangan dari partai politik.

Melihat kondisi di lapangan, kita semakin susah untuk menemukan perwujudan dari cita-cita luhur suatu partai politik. Keberadaan partai politik di Indonesia saat ini justru melenceng jauh dari tujuan dan cita-cita tersebut, partai politik di indonesia ternyata belum mampu untuk benar-benar menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik nya. Keberadaan partai politik justru menjadi kendaraan bagi para elite politik untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka. Fungsi dan tujuan partai politik sekarang hanya mengarah kepada kekuasaan yang didasari kepentingan kelompok maupun individu.

Pergeseran fungsi dan tujuan dari partai politik ini tidak terlepas dari pergesaran budaya dan ideologi yang ada di indonesia. Seiring perkembangan jaman, faham individualisme semakin berkembang, dimana kepentingan pribadi diatas kepentingan publik. Budaya yang seperti ini juga berpengaruh terhadap sistem pilitik yang ada di Indonesia. Setiap pengambilan kebijakan publik sangat kental terhadap faham individualisme, melenceng dari falsafah yan ada dimana kebijakan publik harusnya mengakomodir kepentingan orang banyak (masyarakat). Disinilah terlihat jelas peran partai politik yang seharusnya memperjuangkan hak-hak warga negara, tapi justru hanya memperjuangkan kepentingan kelompok ataupun kepentingan parpol itu sendiri.

Pergesaran fungsi dan tujuan parpol ini terjadi karena lemahnya kaderisasi yang ada dalam internal parpol itu sendiri. Kaderisasi sebagai kunci penanaman ideologi parpol merupakan faktor utama dalam menciptakan kader-kader partai yang memegang nilai-nilai luhur dari suatu partai politik. Kader partai yang merupakan penerus garis perjuangan suatu partai sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah simpatisan partai yang masuk ke partai karena kepentingan, untuk mencapai suatu jabatan politik tertentu. Atau bahkan ada orang yang masuk ke partai hanya untuk menguatkan pengaruhnya dalam masyarakat. Dengan hal yang seperti ini tentu saja membuat partai tersebut kehilangan generasi yang menguasai ideologi dan mengetahui garis perjuangan partai, akibatnya partai tersebut tidak mampu menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan asppirasi politiknya. Fenomena seperti ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di indonesia, karena sudah sejak jaman dulu (orde lama), partai politik sudah tidak murni memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika kita melihat kembali, pada orde lama, dimana hanya ada tiga partai yang mewakili ideologi masing-masing, nasionalis, komunis, dan agamis, merupakan kelompok kepentingan untuk menjaga eksistensi ideologi masing-masing, walaupun masih mau memperjuangkan aspirasi masyarakat pada umumnya. Justru kita bisa melihat suatu gerak partai yang benar-benar murni memperjuangkan rakyat adalah ketika masa sebelum kemerdekaan, walaupun bukan dalam bentuk partai. Lembaga seperti Boedi Oetomo yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama, mampu menjembatani masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Kondisi seperti mampu terjadi karena pada masa itu masih kuatnya rasa saling memiliki dan rasa saling bertanggung jawab dimana masing-masing elemen masyarakat memiliki peran dan tugas masing-masing. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan juga menjadi salah satu faktor murninya perjuangan yang tumbuh dalam internal lembaga-lembaga pada masa itu. Keberadaan common enemy atau musuh bersama membuat mau tudak mau masing-masing elemen untuk bersatu padu memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketika kita bandingkan pada masa sekarang, sangat jauh berbeda. Sitiasu yang jauh lebih baik dalam artian bahwa kondisi masyarakat sudah tidak tertekan seperti pada masa pra kemerdekaan membuat masyarakat terlena dan hanyut dalam kenyamanan masing-masing, sehingga melupakan kepentingan bersama. Begitu pula yang terjadi dalam parpol. Ketika tidak perlu berjuang lagi melawan penjajahan dari bangsa asing, muncul celah untuk mencari dan mendapatkan hal-hal yang akan meningkatkan kenyemanan hidup, kekuasaan.

Banyak orang yang menhyebut bahwa partai politik saat ini seperti macan ompong, sebagai lembaga mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, namun berdasarkan kerja-kerja dan gerakan mereka tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga keberadaan partai politik saat ini seakan sia-sia, karena tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Kondisi diperparah dengan keberadaan elite politik yang menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk mencapai dan mempertahankan kepentingangan mereka, baik kepentingan bisnis maupun kepentingan politis. Elit politik yang dimaksud disini adalah para penyandang modal, yang membiayai operasional partai, merekalah yang menentukan arah dan tujuan partai, yang kembali lagi demi menjaga kepentingan mereka. Para elite politik menggiring partai politik ke arah yang lebih pragmatis, bukan lagi populis. Para pemilik modal yang memiliki usaha-usaha tertentu tentu saja ingin melindungi usahanya, hal ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dengan partai politik mereka mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat legislatif maupun eksekutif. Sebagai contoh kecil, permainan yang ditunjukan oleh Aburizal Bakrie dalam mengendalikan partai golkar dan mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah. Bakrie sebagai salah satu penguasa perekonomian di Indonesia memiliki cukup modal untuk membuat partai golkar menjadi alat pelindung kerajaan bisnisnya. Padahal kalau kita melihat lebih jauh, Bakrie bukanlah kader hasil didikan partai golkar, dia hanyalah orang yang masuk ke golkar karena memiliki kepentingan, tidak jauh berbeda dengan jusuff kalla ketika menjadi Ketua Umum Golkar. Kasus yang jelas telihat oleh publik adalah ketika partai golkar berusaha mati-matian untuk menyingkirkan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dengan menggulirkan kasus Bank Century. Kasus tersebut digulirkan oleh partai golkar hanya untuk menyingkirkan Sri Mulyani yang secara profesional tidak mau berkompromi dengan Group Bakrie untuk mengambil kebijakan yang lunak mengenai terjadinya tunggakan pembayaran pajak Bakrie Group yang nilainya cukup fantastis, bahkan melebihi dana yang dipakai pemerintah dalam meberikan Bail Out kepada Bank Century. Ketika Sri Mulyani sudah lengser dari jabatan Menteri Keungan, kasus Century hilang ditelan bum. Kasus ini menunjukan bahwa kepentingan elite politik lah yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan partai dan juga pemerintah.  Contoh lain adalah mengenai musibah lumpur lapindo di Sidoarjo, keputusan pemerintah yang menyatakan musibah lumpur Lapindo sebagai bencana nasional mengakibatkan pemerintah yang harus mengganti rugi akibat terjadinya musibah tersebut, yang harusnya menjadi tanggung jawab Bakrie. Keputusan pemerintah tersebut tidak terlepas dari pengaruh elite politik, karena pada masa itu Aburizal bakri menjabat sebagai Menkokesra. Dari contoh kasus tersebut semakin menguatkan argumen bahwa negara ini sudah dikendalikan oleh kaum-kaum kapitalis, yaitu orang-orang yang memiliki modal.

Proses pemilu juga tidak terlepas dari pengaruh para elite politik. Selama proses pemilu, khususnya dimasa reformasi dimana keterbukaan informasi sudah lebih luas, banyak indikasi yang mengarah bahwa proses pemilu hanyalah sebuah ajang adu kekuatan finansial antar elite politk dalam memperebutkan kekuasaan, bukan lagi sebagai ajang tertinggi bagi masyarakat untuk meyalurkan aspirasi politinya. Partai politik sebagai peserta pemilu melakukan segala hal untuk memenangkan pemilu, termasuk dengan menjalankan politk uang. Disini terlihat jelasa bahwa uang adalah segalanya. Bahkan dana yang mengalir selama proses pemilu sangat besar jumlahnya, karena banyak elite yang mengalirkan dananya untuk memenagkan partai politik yang di back up nya. Bukan suatu hal yang sia-sia, karena dengan ‘berinvestasi’ di pemilu, para elite akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah, karena mereka masuk ke jajaran pemerintahan.

Semua kondisi diatas terjadi salah satunya karena lemahnya kontrol yang ada di masyarakat terhadap jalannya sitem politi di negeri ini. Masyarakat bersikap apatis terhadap kehidupan berpolitik, yang mengakibatkan para pemodal melalui pemrintah dengan mudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yan g tidak pro terhadap rakyat. Jika masayrakat mau lebih terlibat aktif dalam sistem perpolitikan, dibarengi dengan kembalinya partai politik ke tujuan awal, bukan tidak mungkin bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar pro terhadap kepentingan rakyat, bukan kepentignan kelompok tertentu. Bukan hal yang mudah untuk sampai ke sana, butuh proses penyadaran yang panjang, dan yang pasati penanaman ideologi yang kuat akan pentingnya suara rakyat, vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.